VIVAnews - Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengatakan tidak akan mengikuti fatwa haram merokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Alasannya, fatwa haram dari satu organisasi tidak bisa diberlakukan secara global.
Artinya segala hal yang menyangkut rokok seperti pedagang dan petani tembakau dapat terkena imbasnya. Apalagi NTB sebagai provinsi penghasil tembakau Virginia juga menyumbangkan pemasukan ekonomi bagi daerah.
"Di tingkat pemerintah daerah kita belum bisa menyediakan komoditi lain sebesar tembakau itu, sehingga kurang bijak kita mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan permasalahan bagi masyarakat," kata Zainul Majdi kepada wartawan di Mataram, Kamis 18 Maret 2010.
Sementara itu menyikapi fatwa yang dikeluarkan Muhammadiyah mengenai haramnya rokok, Zainul Majdi menjelaskan masing-masing perlu menghormati pendapat tersebut. Apalagi dampak yang ditimbulkan rokok itu semakin lama semakin terlihat terutama bagi kesehatan. Secara pendekatan medis pun baik melalui penelitian menunjukkan bahwa rokok berbahaya untuk kesehatan tubuh.
Meski demikian masalah rokok menurutnya belum sampai pada tingkat yang haram. Sejauh ini hukum rokok masih pada tataran makruh.
Menyikapi masalah bahaya merokok tersebut, Zainul mengatakan pemerintah NTB dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang larangan merokok di tempat umum terutama di wilayah Rumah Sakit. Apalagi saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Gubernur menemukan banyak puntung rokok di beberapa titik di area Rumah Sakit itu.
"Bagaimana pasien penyakit paru-paru mau sehat kalau setelah periksa dia menghirup asap rokok. Untuk itu saya tekankan agar Rumah Sakit meningkatkan kesehatan lingkungan terutama dari asap rokok. Tapi untuk NTB rokok itu tetap makruh bukan
haram," ujarnya.
Laporan: Edy Gustan | NTB
rona
01/04/2010
ya2n
31/03/2010
armand
31/03/2010
abu_dzakii
| 14/07/2011
|
Laporkan
agus
31/03/2010
abu_dzakii
| 14/07/2011
|
Laporkan
Depari
31/03/2010
